Pernyataan Kadis Pendidikan Aceh cabang Lhokseumawe Dikecam BEM FH Unimal

LayarSatu, Lhokseumawe – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengecam Kadis Pendidikan Aceh cabang Lhokseumawe atas pernyataannya.  Hal ini terkait akan memberikan sanksi kepada pelajar yang ikut aksi demo di Kota Lhokseumawe, Senin (30/9/2019) di gedung DPRK Lhokseumawe.

Aksi tersebut diinisiasi oleh HMI cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, namun yang menariknya, aksi tersebut juga dihadiri oleh para pelajar dari SMA dan SMK. Para pelajar ini juga ikut hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat. Aksi demonstrasi pun berjalan dengan tertib dan damai, hingga petisi mahasiswa dan pelajar diterima oleh perwakilan DPRK Lhokseumawe.

Namun yang mirisnya, setelah aksi demonstrasi tersebut adalah, Kepala Dinas Pendidikan Aceh cabang Lhokseumawe Anwar mengeluarkan pendapat ke media, yang menyatakan akan memberikan sanksi kepada siswa Kota Lhokseumawe yang ikut aksi demonstrasi. Perihal ini kemudian akan disampaikan kepada kepala sekolah masing-masing.

Terkait komentar ini, Ketua BEM FH Unimal Muhammad Fadli merasa kalau komentar Anwar selaku Kepala Dians Pendidikan Aceh cabang Lhokseumawe, tersebut telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan mempermalukan dirinya sendiri.

“Itu adalah sebuah pemikiran otoritarianisme dan sangat primordialisme. Kadis Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe, telah gagal menempatkan dirinya sebagai pemimpin disini. Padahal untuk menyatakan pendapat di muka umum telah mempunyai legitimasi dan legalitas di dalam konsep bernegara Kita, yaitu termaktub di dalam UUD 1945 Bab X Pasal  28 dan Bab XA  Pasal 28E Ayat 3 Kemudian di perkuat melalui UU NO. 09 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Fadli.

Menurut Ketua BEM Fakultas Hukum, sikap Kadis pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe inkonstitusional dan membangun opini publik bahwa demonstrasi tersebut adalah hal Negatif dan tidak perlu dilakukan.  Sebab tugas pelajar atau  siswa bukanlah hanya belajar semata. Mereka mempunyai hak fundamental untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ketika ada kebijakan penguasa yang zhalim.

“Karena pelajar juga bagian dari rakyat Indonesia, dalam menyampaikan pendapat di muka umum tidak ada pengecualian. Seharusnya Kadis Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe, sebagai kaum terdidik harus mengeluarkan pendapat yang intelektual dan akademis, bukan komentar tendensius dan primitif seperti itu,” tegas Fadli.

Terkait hal ini,  BEM FH UNIMAL sangat menyesalkan dan mengecam pernyataan inkonstitusional saudara Anwar selaku Kadis Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe dan segala bentuk pembungkaman terhadap kebenaran.

“Jika memang nanti adik-adik siswa di Kota Lhokseumawe yang ikut aksi diberikan sanksi.  Maka Kami akan melawan dan akan geruduk kantor dinas pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe. Sebab pembungkaman terhadap kebenaran merupakan pengkhianatan terhadap reformasi dan cita-cita MoU Helsinki. Demonstrasi itu bukan hal yang haram dan menakutkan, Itu adalah cara rakyat dalam melawan pemimpin yang zhalim, sesuai dengan nilai-nilai konstitusional,” tutup Muhammad Fadli selaku Ketua BEM FH Unimal. [rel]

Komentar
Loading...