Empat Mobil Dinas Pimpinan DPRK Masih ‘Dikuasai’ Pimpinan Lama

LayarSatu, Aceh Utara –  Masa jabatan anggota DPRK Aceh Utara periode 2014 – 2019 telah berakhir dengan ditandainya pariprna pengucapan sumpah kepada anggota DPRK Aceh Utara masa jabatan 2019 – 2024, Senin (2/9/2019) kemarin.

Bahkan dalam rapat paripurna tersebut, telah ditetapkan 2  orang pimpinan DPRK Aceh Utara sementara.  Sesuai komposisi dewan terpilih saat ini, diperkirakan pimpinan DPRK Aceh Utara akan berubah dari periode sebelumnya.

Pada paripurna kemarin, prosesi serah terima pimpinan DPRK Aceh Utara juga telah dilakukan.  Namun sejauh ini mobil dinas pimpinan DPRK Aceh Utara masih ‘dikuasai’ oleh pimpinan periode lalu. Sehingga pimpinan sementara masih menggunakan mobil pribadi.

Plt Sekretaris DPRK Aceh Utara, Azhari Hasan membenarkan jika 4 mobil dinas pimpinan DPRK belum dikembalikan kepada Sekretariat Dewan atau Sekretariat Daerah. Hal ini juga telah diberitahukan kepada anggota dewan yang baru saja dilakukan pengambilan sumpah.

“Mobil dinas itu memang hanya diperbolehkan untuk Pimpinan DPRK saja.  Jika masa tugasnya telah berakhir, maka masih diberikan waktu paling lama satu bulan.  Setelah itu harus dikembalikan ke sekretariat daerah melalui secretariat dewan,”ujar Azhari, Rabu (4/9/2019)

Ditanya atas dasar aturan apa diperbolehkan mobil dinas dipinjam pakai kepada mantan pimpinan? Plt Sekwan ini mengatakan sesuai dengan aturan yang cterantcum dalam PP No.18 tahun 2017. Yakni pada pasal 13 ayat (5) tertulis, ‘Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau berakhirnya masa bhakti’.

“Jadi berdasarkan aturan itulah, kita masih memberikan waktu kepada mantan pimpinan untuk mengembalikannya. Perihal ini juga telah Kita sampaikan kepada anggota dewan yang baru,” terang Ayi panggilan akrabnya.

Jika ada anggota dewan periode lalu yang kembali terpilih dan menggunakan mobil dinas, tapi tidak lagi menjadi pimpinan DPRK? Menurut Plt Sewan, itu juga diatur dalam PP nomor 18, yakni tidak dibenarkan anggota dewan mendapat fasilitas mobil dinas, karena telah dibayarkan tunjangannya.

“Jadi mobil dinas hanya diperbolehkan bagi Pimpinan DPRK saja,” tutup Azhari [red]

Komentar
Loading...