Aksi Rabu Merah, LMND Kritisi Tingginya Angka Kemiskinan di Aceh Utara

LayarSatu, Lhokseumawe – Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe menggelar aksi yang dilabel dengan ‘Rabu Merah’. Aksi ini mengkritisi sejumah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari berbagai hal, yang dinilai belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut koordinator aksi, Iswandi, Kabupaten Aceh Utara dikenal punya sumber daya alam yang sangat menjanjikan serta sangat potensial.  Hal tersebut terbukti sejak lama telah berdiri sejumlah pabrik berkelas internasional.  Selain itu juga hadirnya sejumlah perkebunan besar yang dikuasai oleh perusahaan besar.

Namun, dengan kekayaan alam dan hadirnya semua pabrik di Aceh Utara, ternyata belum mampu mengangkat dan memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.  Dampaknya tentu membuat kesejahteraan dan pengangguran belum dapat diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

“Banyaknya perusahaan dan luasnya lahan perkebunan di Aceh Utara belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Luasnya lahan perkebunan tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sebab secara umum lahan tersebut hanya dikuasai oleh sekelompok kaum kapaitalis,” tegas Iswandi, Rabu (7/8/2019) sekira pukul 10.00 Wib.

Begitu juga halnya dengan kehadiran sejumlah pabrik atau proyek vital di Aceh Utara, yang tidak dapat berbuat banyak memberikan peluang lapangan kerja yang efektif bagi masyarakat.  Hal ini terbukti dengan masih tingginya pengangguran di Aceh Utara yang mencapai sekitar 11,02 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 118.740 jiwa pada Febuari 2018, jelas koordinator aksi Rabu Merah.

Adapun 6 petisi penting yang disuarakan oleh aktivis mahasiswa ini di depan Taman Riyadah Lhokseumawe, yakni agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga menuntaskan pengangguran di Aceh Utara serta mengentaskan penduduk miskin.

LMND juga meminta agar Pemkab Aceh Utara dapat lebih transparan terkait penyaluran beasiswa serta meningkatkan fasilitas pendidikan di Aceh Utara.

Bukan itu saja, LMND juga meminta pemerintah dapat mencabut izin operasional PT Rencong Mas di Kabupaten Aceh Utara, salah satu perusahaan pengelola sawit.

“Kita mengajak Bupati Aceh Utara memulia dengan hal-hal kecil.  Seperti dengan memperkuat ekonomi rakyat serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal.  Serta benar-benar menjalankan pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Diujung aksi para mahasiswa juga meminta agar pemerintah dapat mendukung pengoperasian Pelabuhan Krueng Geukuh yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga meningkatkan wisata berbasis syariah serta melestarikan lokasi kejayaan kerajaan Samudera Pasai. [red]

Komentar
Loading...