Tolak Penguasaan Lahan, Gempur Desak Pemerintah Selamatkan Hutan Aceh

LayarSatu, Lhokseumawe – Aktifis yang tergabung dalam Gerakan Masyaraat Pasee Peduli Air (Gempur) menggelar aksi dengan turun ke jalan untuk mendesak Pemerintah Aceh agar menyelamatkan hutan Aceh.  Aksi yang dilakukan belasan perwakilan mahasiswa ini memprotes beroperasinya PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang memiliki lahan seluas 10.384 hektar di Kabupaten Aceh Utara.

Para mahasiswa siswa dan perwakilan masyarakat ini menggelar aksi di Jalan Utama Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Taman Riyadah, Kamis (15/8/2019). Sejumlah poster dan spanduk bertuliskan penolakan pemanfaatan hutan yang dinilai merusak lingkungan turut serta dibawa oleh para pendemo.

Menurut koordinator aksi, Musliadi Salidan, aksi yang dilakukan pihaknya karena kekhawatiran kerusakan lingkungan oleh dampak beroperasinya PT RPPI.  Sebab menyangkut izin dan operasional diduga melanggar hukum dan dengan jelas akan berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan.

Peserta juga melakukan orasi menggunakan pengeras suara terkait penolakan pengoperasian PT RPPI yang sangat meresahkan masyarakat sekitar hutan di sejumlah kecamatan di Aceh Utara. Bahkan Gempur juga mengumpulkan koin solidaritas dan pertunjukkan musik, sebagai sindiran kepada Pemerintah, untuk membeli kembali hutan Aceh.

Terkait penguasaan lahan hutan oleh PT RPPI, pihak Gempur mengeluarkan sejumlah petisi kepada pemerintah yang intinya adalah menolak PT RPPI yang memperoleh IUPHHK berdasarkan SK Gubernur Aceh, nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

“Setelah Kita lakukan investasi di lapangan, Gempur menemukan beberapa dampak buruk terhadap lingkungan yang akan terjadi.  Diantaranya krisis air, terganggunya habitat satwa liar dan dilindungi, hilangnya sumber ekonomi masyarakat, hilangnya lahan kelola masyarakat, rawan terjadinya bencana karena areal tersebut masuk dalam kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi,”ungkap Musliadi.

Mengingat inilah, Gempur mendesak Pemerintah untuk dapat mencabut izin dari PT RPPI tersebut.  serta menolak segala kegiatan operasional PT RPPI di Kabupaten Aceh Utara dan meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau dan melakukan evaluasi kembali, terhadap seluruh izin yang ada di Kawasan Hutan Produktif di wilayah Aceh Utara dan umumnya Provinsi Aceh. [red]

Komentar
Loading...