BEM FH UNIMAL Minta Pimpinan Polri Usut Oknum Polisi Pemukul Mahasiswa

LayarSatu, Lhokseumawe –  BEM Fakultas Hukum Unimal mengecam aksi represif yang dilakukan aknum polisi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPR Aceh, Kamis (15/8/2019). Terkait hal ini, pihaknya meminta agar pimpinan institusi Polri dapat mengusut dugaan pemukulan tersebut.

Setiap tanggal 15 Agustus selalu menjadi momentum bagi bangsa Aceh untuk merayakan Hari Perdamaian atau hari di tanda tangani MoU Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI tahun 2005 di Finlandia. Kini perdamaian yang terjadi sudah memasuki usia yang ke 14.

Mengingat inilah, peringatan 14 tahun MoU Helsinki, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa kampus di Aceh seperti UIN- Ar-Raniry, UNIMAL, IAIN Lhokseumawe menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPR Aceh, terkait untuk direalisasikannya butir-butir MoU Helsinki

Namun menjelang sore hari, terjadi sedikit gesekan antara tim pengamanan dengan peserta aksi ketika mereka ingin mengibarkan bendera bintang bulan yang menjadi simbol Provinsi Aceh melalui Qanun No. 3 Tahun 2013.

Terkait kondisi ini, secara spontan pihak kepolisian membubarkan peserta aksi dengan sikap represif, bahkan ada mahasiswa yang dipukul hingga ada yang butuh diobati. Bahkan seorang anggota DPR Aceh yang juga ikut dipukuli oleh oknum kepolisian ketika ingin melerai perlakuan dari pihak kepolisian tersebut

Dan saat ini setelah kejadian itu ada beberapa mahasiswa yang ditahan di Polresta Banda Aceh termasuk Presma UIN- Ar-Raniry dan Wapresma UNIMAL

Ketua BEM FH UNIMAL Muhammad Fadli menyampaikan kepada kepada media bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Jika pun berkacamata dalam UU No. 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan pendapat di muka umum yang menjadi acuan polri dalam pengamanan aksi tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa ketika mengamankan aksi demonstrasi Polri boleh memukul peserta aksi dengan bagaimana pun caranya

Ini adalah sikap tidak terpuji,sebuah perlakuan inkonstitusional yang ditunjukkan langsung oleh aparatur  penegak hukum yang seharusnya mengedukasi masyarakat untuk mematuhi hukum

Kami meminta Kapolda Aceh sebagai pimpinan Polri tertinggi di Provinsi Aceh mengambil sikap tegas terhadap kasus ini untuk memanggil oknum polri yang memukul mahasiswa dan anggota DPRA tersebut.

Kondisi ini jelas sangat mencoreng nama baik dari Polri sendiri. Kapolresta Banda Aceh harus menyikapi kasus ini secara kooperatif dan profesional. Jika pun karena menaikkan bendera mereka ditahan, itu sebuah perbuatan yang keliru. Karena menaikkan bendera bintang bulan tersebut tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebutkan bisa dipidana.

“Saya yakin sikap profesionalitas dari Kapolresta Banda Aceh dan Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas oknum Polri yang memukul mahasiswa ketika aksi tersebut. Mereka hanya menyampaikan aspirasi, bukan ingin korupsi. Kami mahasiswa ini satu, Apabila saudara kami terluka maka kami semua juga siap untuk terluka,” tegasnya. [red]

Komentar
Loading...