Tindakan Represif Oknum Polisi Terhadap Mahasiswa Dikecam

LayarSatu, Lhokseumawe  –  Perwakilan Front Mahasiswa Prodemokrasi Pasee (FMPP) mengecam keras aksi represif terhadap sejumlah mahasiswa yang dilakukan oknum polisi yang melakukan pengamanan, saat aksi demo yang digelar aktifis mahasiswa, Kamis (15/8/2019) di gedung DPR Aceh. Pihak kepolisian diminta bertanggung jawab atas perlakukan yang dinilai ilegal tersebut terhadap mahasiswa.

Hal ini diungkap oleh FMPP dalam temu pers yang dilakukan di Sekretariat Bersama Jurnalis Pase, di Qbo Coffee, Lhokseumawe, Jumat (16/8/2019).

Menurut Koordinator FMPP Fakhrur Razi, kejadian tersebut bermula akibat adanya aksi penyampaian kebebasan berpendapat oleh kawan-kawan BEM se-Aceh di gedung DPRA, terkait refleksi 14 tahun MoU Helsinki yang jatuh pada 15 Agustus 2019. Namun diakhir aksi, telah terjadi tindakan represif aparat kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap peserta aksi mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut.

Pemicunya, sambung Fakhrur Razi, akibat salah seorang yang ikut tergabung  dalam peserta aksi yang menurunkan bendera bintang bulan yang sudah dinaikkan oleh peserta aksi.  Pria yang menggunakan baju preman menurunkan bendera bulan bintang tersebut juga tidak diketahui oleh kawan-kawan peserta aksi.

Selepas kejadian tersebut, kondisi terlihat tidak kondusif, sehingga terjadinya tindakan reprensif dari oknum kepolisian terhadap mahasiswa. Dalam kejadian tersebut, ikut juga diamankan oleh pihak kepolisian lima mahasiswa, M Sabar (Wakil BEM Unimal), Ikhwan Fuadi (Korlap), Lukman Hakim, Risky Ardial (Presiden UIN Ar-raniry), dan Zubaili (Jaringan Anak Syuhada)

Melihat kondisi ini, FMPP menyatakan sikap,  yakni Aparat keamanan harus menjamin berjalannya aksi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Menjalankan Peraturan Kapolri No.7 tahun 2012, tentang tata cara penyelenggara pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

“Kami minta Polda Aceh untuk memberikan pendidikan ulang terhadap oknum kepolisian di seluruh Aceh.  Kapolri harus menindak lanjuti sikap anggotanya yang telah melakukan tindakan represif terhdap para mahasiswa yang malakukan aksi di gedung DPRA,” tegas Fakhrur Razi

PIhak FMPP mengingatkan agar pihak Kepolisian Daerah Aceh, untuk dapat menjalankan UUD 1945 sebagai dasar negara. Tindakan yang berupaya membungkam aksi massa untuk menyampaikan pendapat di muka umum di Provinsi Aceh dinilai dapat merusak persatuan nasional, dan disorientasi demokrasi di Aceh.

“Aparat kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan represif terhadap kawan-kawan peserta aksi. Karena tindakan represif itu ilegal, tidak pernah di benarkan oleh UU apapun,” tegas koordinator FMPP.

Adapun yang tergabung dalam Front Mahasiswa Prodemokrasi Pasee (FMPP) adalah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimal, Dewan Perwakikan Mahasiswa (DPM) FISIP Unimal, Perwakilan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) Kota Lhokseumawe, Perjuangan Rakyat Ekstra Parlementer, Jaringan Advokasi Sumber Daya Alam, Eksekurif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Provinsi Aceh dan sejumlah organisasi lainnya. [red]

Komentar
Loading...