Hutan Aceh Utara Rusak Parah Dampak Lahan Sawit di Hulu Sungai

LayarSatu, Lhokseumawe – Sekitar 90 Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, berkumpul di Gor ACC Unimal, Uteunkot, Cunda Lhokseumawe, Minggu 20 Januari 2019.  Dihasilkan kesepakatan bersama untuk menolak perkebunan sawit di hulu sungai. Bahkan mendesak Bupati Aceh Utara untuk melaksanakan moratorium perkebunan sawit, dan mendorong pemerintah menyelesaikan konflik agraria.

Kehadiran para aktifis mahasiswa ini sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan.  Terlebih kini sejumlah lahan sawit terlihat sudah mulai bermunculan dan lokasinya persis di hulu sungai.  Padahal, suda ada Intruksi Bupati Aceh Utara Nomor 548/INSTR/2016 tentang moratorium perkebunan sawit di Aceh Utara mengisyaratkan tidak ada penambahan lahan sawit baru di kawasanan Aceh Utara.

Namun dampak dari hiruk pikuk tahun politik, membuat pemangku kepentingan kecolongan terhadap Inbup tahun 2016. Sehingga terdapat perkebunan sawit baru yang sudah ditanam. Apalagi instruksi Bupati Aceh Utara juga dikuatkan dengan adanya Instruksi Presiden, Nomor : 08/2018 terkait, Moratorium Lahan Pekebunanan Sawit yang menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi, tampaknya Inbup tampaknya tidak dijalankan oleh pemerintah secara tegas. Karena ketidakcermatan pemerintah, paska dikeluarkannya Inbup masih terdapat lahan perkebunan sawit yang sudah di landclearing dan penanaman. Seperti halnya di Kecamatan sawang, Aceh Utara, yang kini jelas berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar.

“Kita saksikan pada akhir 2018 lalu, wilayah Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, digenangi oleh banjir.  Selain itu, saat ini telah terjadi penurunan debit air aliran Krueng Sawang,” ujar Maimun.

Berdasarkan survey lapangan, diketahui bahwa kawasan hutan Aceh Utara merupakan salah satu kawasan hutan yang mengalami kerusakan terparah di Aceh.  Jelas ini akan berdampak pada kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan, dikarenakan air tidak lagi ditampung oleh akar-akar pohon.

Koordinator Mahasiswa Peduli Air, Maimun mengatakan, bahwa sejak awal tahun 2017 hingga 2019, terdapat beberapa perkebunan lahan sawit baru di Aceh Utara. Yang paling besar dan berada di hulu sungai kawasan Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, yang mencapai sekitar ± 3.000 hektar.

Saat ini mahasiswa mahasiswa telah berupaya sekuat tenaga mengumpulkan data lapangan, wawancara dengan masyarakat, dan analisis hasil laporan kinerja intansi yang berwenang. Tentunya untuk mengawal kebijakan pemerintah, meskipun masih memiliki beberapa hambatan. Antara lain mininmnya informasi publik, tidak ada data yang kongkrit terhadap kerusakan hutan yang ada di Aceh.  Serta minimnya kehadiran dan koordinasi pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Meskipun wacana clean-government, good government dan e-government selalu disuarakan setiap debat kandidat.

Dalam kesempatan ini mahasiswa mempertegas harapan untuk pemerintah agar segera menertibkan lahan sawit di hulu sungai. Tentunya sebagai upaya dari implementasi Inbup dan Inpres tentang moratorium perkebunan sawit. Serta mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Aceh Utara.

“Kita mendesak Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Utara dapat menertibkan lahan sawit di hulu sungai serta menyelesaikan konflik agraria di Aceh,”tegasnya.

Terlepas dari itu, mahasiswa yang hadir masih punya keyakinan pemerintah masih punya semangat mensejahterakan masyarakat, akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan konglomerat. Mahasiswa akan selalu bersama pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya warga Aceh.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti. Mahasiswa berharap sejak diterimanya poin-poin tuntutan mahasiswa. Pemerintah hanya punya waktu 4 x 7 x 24 jam untuk menyesaikan persoalan ini.

Jikapun tidak ada, maka mahasiswa akan menggunakan student of power untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemerintah di waktu yang begitu minim diharapkan dapat melaksakan poin–poin penting tuntutan mahasiswa. Dengan demikian cita–cita bersama, yakni air untuk masa depan dan hutan untuk anak cucu tetap terjaga. [red]

Komentar
Loading...