Walikota Lhokseumawe Diminta Jangan Sibuk Ngopi dan Lebih Peka Terhadap Masyarakat

LayarSatu, Lhokseumawe – Aliansi Ormawa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menilai kondisi Kota Lhokseumawe seperti tidak mendapat perhatian dari kepala daerahnya.  Dalam aksi demo mahasiswa FH Unimal, Senin (29/7/2019), meminta agar Walikota Lhokseumawe dapat lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya.

Menurut Koordinator Lapangan, Muhammad Fadli, Walikota Lhokseumawe jangan hanya sibuk ngopi di sejumlah warung. Sebab permasalahan di Kota Lhokseumawe menurut mahasiswa ini sudah sangat kompleks. Bahkan terkesan Kota Lhokseumawe tidak punya pemimpin yang memperhatikan nasib masyarakatnya.

Aksi demo tersebut dimulai dengan titik kumpul Mesjid Jamik, Lhokseumawe.  Dari sana para mahasiswa berjalan menuju kantor Walikota Lhokseumawe dengan membawa spanduk besar bertuliskan ‘Hai Pak Wali Bek Gadoeh Ka Jep Kupi, Beu Kapike Keu Rakyat Sigo yang Teungoeh Sengsara’ (Hai Pak Wali, Jangan sibuk ngopi, harus pikir kondisi rakyat sesekali yang sedang sengsara, red).

Selain itu, para mahasiswa juga mengusung sejumlah karton bertuliskan kritikan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selain itu para mahasiswa juga melakukan orasi di depan kantor Walikota Lhokseumawe secara bergantian. Aksi para mahasiswa tampak dijaga oleh sejumlah personel kepolisian dan juga Satpol PP Kota Lhokseumawe.

Adapun yang menjadi sorotan mahasiswa adalah kurangnya perhatian pemimpin di Lhokseumawe terhadap kondisi masyarakatnya.  Permasalahan yang terjadi menurut Muhamaad Fadli koordinator lapangan, sudah sangat kompleks. Sehingga pihaknya harus turun ke jalan untuk ‘membangunkan’ pemerintahan yang dianggap sedang tertidur.

Aksi demo ini juga diwarnai pertunjukan treatikal, dimana digambarkan kalau pemimpin Kota Lhokseumawe telah mati.  Hal ini terlihat dari dibawanya sepotong batang pisang yang dirias seperti mayat yang ditangi oleh sejumlah pejabat dari dinas.

Berdasarkan amatan mahasiswa, sejumlah infrastruktur umum yang sudah terbangun, terkesan terbengkalai tanpa difungsikan.  Sehingga jelas merugikan keuangan negara atau uang rakyat, karena tidak membawa dampak positif kepada masyarakat.

Selain itu, Pemko Lhokseumawe dinilai tidak mampu meningkatkan perekonomian rakyat, yakni dengan cara membuka lapangan kerja serta mencari solusi tepat mengatasi kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

Termasuk dengan rendahnya pendapatan asli daerah yang tidak mampu ditingkatkan.  Tata kelola kota yang kurang, seperti penerangan lampu jalan dan trotoar. Bukan itu saja, disiplin PNS dinilai juga sangat rendah, yang kerap berada di warung kopi saat jam dinas.

‘Kita minta walikota jangan hanya sibuk berada di warung kopi.  Sesekali turun ke desa untuk melihat langsung nasib masyarakat.  Juga kita minta penegakan syariat islam harus ditingkatkan, bukan hanya slogan semata,” ujar Ketua BEM FH Unimal ini. [red]

Komentar
Loading...