Polisi Kantongi Identitas Pemilik Akun @Opposite6890

LayarSatu, Jakarta – Tudingan sebuah akun Twitter dengan nama @Opposite6890 mengklaim Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat dan semua anggota buzzer terhubung seluruh Indonesia melalui aplikasi bernama Sambhar. Namun tudingan ini dipastikan pihak kepolisian bahwa itu tidak benar, Polri bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Terkait hal ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah mengindentifikasi aktor utama di balik akun @Opposite6890 yang menuding Polri memelihara buzzer untuk kepentingan salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2019

“Saat ini dari tim Siber Bareskrim sudah mengidentifikasi dan sudah memprofil identitas pelaku di balik opposite6890 kita sudah dapat datanya,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/3/2019) seperti dilansir tribratanews.polri.go.id.

Meski polisi telah mengantongi identitas actor di balik akun @Opposite6890, Polri tidak bisa terburu-buru untuk melakukan langkah penegakan hukum atau langsung menangkap yang bersangkutan.

“Proses pembuktian suatu tindak pidana itu butuh pembuktian berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sangat kuat, dan semuanya alat bukti harus terverifikasi baik dengan analisa dan pembuktian secara ilmiah juga harus sangat kuat, kita tidak akan terburu-buru,” jelas Brigjen Pol. Dedi Prasetyo.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri mengatakan bahwa konten di media sosial, sangat mudah direkayasa. Seribu atau sejuta jejak digital sekalipun, kata dia, nilainya hanya satu sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga Polisi membutuhkan alat bukti lain.

Jenderal bintang satu tersebut menuturkan sepanjang Januari hingga Maret 2019, yang dimainkan adalah terkait penanganan pelanggaran pemilu di beberapa daerah oleh Badan Pengawas Pemilu. Polri sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam pengamanan Pemilu juga diisukan tidak netral.

“Pola-pola itu kita sudah mapping, ya dalam rangka apa akhirnya? Delegitimasi Pemilu. Jangan sampai ini terjadi karena ini akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia,” terang Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Dedi Prasetyo menegaskan, apa yang disampaikan Opposite6890 tidak benar. Dia memastikan, Polri bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Polri akan terus memberantas hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

Dampaknya media sosial Twitter sempat dihebohkan kabar bahwa Mabes Polri adalah aktor yang mengorganisir ribuan anggota Polri untuk menjadi buzzer politik Jokowi. [tribrata]

- Advertisement -

Komentar
Loading...