LMND Pertanyakan Kouta Pupuk Subsidi Kepada PT PIM

LayarSatu, Lhokseumawe – Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi –Eksekutif Wilayah (LMND-Ew) Aceh menggelar aksi di pintu masuk PT Pupuk Iskandar Muda, Senin (14/1/2019). Meski minim peserta, tidak menyurutkan para mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan petani, yakni menurunnya kuota pupuk bersubsidi bagi petani di dua daerah, yakni Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Menurut Eri Ezi yang juga koordinator aksi, pihaknya hari itu menggelar aksi peduli terhadap nasib petani akan kebutuhan pupuk bersubsidi.  Oleh karena itu, mereka hadir di depan pabrik pupuk tersebut untuk menyuarakan minimnya pupuk subsidi tahun ini untuk Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Seperti data yang mereka terima, kuota pupuk urea bersubsidi  untuk petani Aceh Utara tahun 2018 lalu berjumlah 9.530 ton. Semenatara kouta pada tahun 2019 kuota pupuk urea bersubsidi turun menjadi 7.000 ton. Penurunan sangat signifikan ini dianggap sebagai bentuk penindasan masyarakat petani.

Data yang didapat LMND dari Distan dan BPS, luas areal sawah di Kabupaten Aceh Utara 46 ribu hektare dan data BPN menyebutkan seluas 47 ribu hektare. Luas areal sawah sejauh ini belum berkurang, tentunya kebutuhan pupuk tetap sama.  Lain halnya jika petani disediakan pupuk lain, yakni pupuk organis untuk tanamannya. Selain itu, banyak sekali regulasi terkait pertanian nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Joko Widodo saat ini.

“Kita mempertanyakan siapa yang mengeluarkan peraturan terkait kouta pupuk untuk setiap daerah.  Mengingat selama ini, aturan yang ada belum mampu menyentuh bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat petani kita.  Kami juga mempertanyakan, untuk siapa keberadaan PT PIM, serta kenapa masih terjadi kelangkaan pupuk saat ini,”ucap Eri.

LMND juga mempertanyakan kesiapan PT PIM di era 4.0 saat ini, dalam hal ikut  menunjang Kabupaten Aceh Utara dari sektor pertanian.  Mengingat PT PIM juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pertanian di Aceh secara khususnya.

Eri juga berharap, PT PIM jangan sampai dengan kebijakannya dapat merugikan masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada hasil produksi yang secara jelas mempengaruhi ketahanan pangan di suatu daerah.

“PT PIM berada di Kabupaten Aceh Utara, tapi pengurangan pupuk subsidi malah terjadi di sini.  Seharusnya kehadiran pabrik pupuk d Aceh Utara dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitar,”tegasnya. [red]

- Advertisement -

Komentar
Loading...