Terkait Pupuk Subsidi, Ini Keterangan PT PIM dan Kuota Aceh

LayarSatu, Lhokseumawe – Terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Mahasiswa Peduli Demokrasi, pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) mengatakan kalau penentuan kouta pupuk subsidi bukan domain dan wewenang pihaknya. PT PIM hanya menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pertanian.

Hal ini disampaikan oleh Manager Humas PT PIM, Zulfan Effendi kepada layarberita.com, menindaklajuti adanya aksi yang digelar oleh LMND di depan pintu masuk perusahaan pupuk tersebut, Senin (14/1/2018) pagi.

Menurut Zulfan, penentuan kuota pupuk menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, sedangkan untuk daerah adalah domain dari dinas pertanian.  PT PIM ataupun anak perusahaan lainnya, hanya bertugas menyediakan produksi dan menyalurkan sesuai alokasi atau SK yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemda Aceh.

“Jika penyaluran pupuk subsidi diluar jumlah kuota sesuai SK Mentan, ini tentu menyalahi Peraturan Pemerintah.  Pelanggaran seperti itu bisa akan dikenakan sanksi atau hukuman, serta tidak dibayarkan subsidi oleh Pemerintah terhadap perusahaan yang bersangkutan,”terang Zulfan.

Terkait pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi oleh produsen, lanjutnya, itu dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.  Jika pihak distributor melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk, maka akan ditindak tegas dengan pemecatan.

Sedangkan secara hukum dan peraturan, bahwa yang berhak dan berwenang untuk pengawasan adalah pihak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Dimana anggotanya adalah, Pemda, Disperindag, Distan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bappeluh.

(Baca: https://layarsatu.com/2019/01/14/lmnd-pertanyakan-kouta-pupuk-subsidi-kepada-pt-pim/)

“Mereka berhak mencabut surat izin kios pengecer jika menyalahi aturan,” jelas Manager Humas PT PIM.

Menyangkut pupuk subsidi, semua petani boleh membeli pupuk subsidi termasuk BUMD.  Hal yang terpenting adalah memenuhi syarat sebagaimana tata niaga pupuk subsidi yang diatur dalam peraturan menteri Perdagangan RI.

“Jika kekurangan pupuk tersebut, silahkan Dinas Pertanian Aceh Utara meminta tambahan ke provinsi.  Pihak Provinsi Aceh bisa memohon kepada Pemerintah di Departemen Pertanian, Jakarta untuk penambahan kouta,”terang Zulfan.

Sebagai informasi untuk alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2019 No. 820/1770/VI.I. Jumlah atau kuota Pupuk Urea sebesar 54.400 ton untuk Aceh.  Dengan rincian : Banda Aceh 20 ton, Aceh Besar 5.000 ton, Pidie 6.800 ton, Pidie Jaya 2.500 ton, Bireuen 4.500 ton, Lhokseumawe 320 ton, Aceh Utara 7.000 ton.

Selain itu, Kabupaten Aceh Timur 5.220 ton, Langsa 340 ton, Aceh Tamiang 1.700 ton, Aceh Jaya 800 ton, Aceh Barat 1.200 ton, Nagan Raya 2.000 ton, Simeulue 300 ton, Aceh Barat Daya 2.000 ton, Aceh Selatan 2.000 ton, Aceh Singkil 1.700 ton, Subussalam 1.200 ton, Bener Meriah 2.500 ton, Aceh Tengah 1.700 ton, Gayo Lues 1.100 ton dan Aceh Tenggara 4.500 ton. [red]

- Advertisement -

Komentar
Loading...