Ormawa Unimal Kecam Kriminalisasi Aktifis Mahasiswa yang Kritik Kades tak Netral

LayarSatu, Lhokseumawe  – Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Malikussaleh mengecam tindakan kriminalisasi aktifis mahasiswa yang bernama Arwan Syahputra, mahasiswa Fakultas Hukum Unimal angkatan 2017. Arwan  yang selama ini memang aktif di dunia aktifis mahasiswa dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena kritiknya terhadap ketidak netralan oknum kepada desa di Kabupaten Batubara.
Laporan disampaikan oleh salah seorang oknum Kades di Kabupaten Batubara atas tuduhan tindak pidana, melanggar pasal 45 A ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.
“Hal tersebut terjadi setelah Arwan mengkritisi tindakan beberapa oknum kepala desa yang diindikasikan bersikap tidak netral dengan mendukung salah satu Paslon di Pilpres 2019.  Kita mengecam sikap antikrtitk ini dengan cara mengkriminalisasikan aktifis mahasiswa,” ujar koordinator aksi Muhammad Fadli melalui rilisnya.
Kritikan tersebut tentu beralasan, hal itu dibuktikan dengan adanya surat dukungan Kades tersebut yang mengatasnamakan jabatannya sebagai kepala desa. Tentu jika perbuatan tersebut benar terjadi, telah melanggar pasal 490 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwasanya kepala desa harus bersikap netral dalam pagelaran pesta demokrasi 2019 ini.
Analisis kritis arwan tersebut dimuat di sebuah media online.  Dampak inilah yang membuat mahasiswa tersebut dilaporkan oleh oknum kepala desa ke Polda Sumut.
“Apakah di negara ini tidak lagi diperbolehkan melakukan kritik. Sehingga setiap pengkritik langsung dihadapkan dengan hukum. Berarti kita telah mengkhianati konstitusi negara kita, yang menjamin kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi ” setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” tegasnya.
Lanjutnya, kemudian diatur lebih spesifik di dalam UU RI No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Seharusnya hukum pidana tersebut harus menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir dalam menangani suatu masalah, bukan menjadi premium remedium.
“Jika semua yang mengkritik langsung dihadapkan dengan kasus hukum berarti ada yang kurang sehat di negera kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Kita akan melakukan upaya apapun untuk keadilan terhadap Arwan Syahputra,” ungkap Muhammad Fadli selaku koordinator aksi.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Malikussaleh Royhan, menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BEM di seluruh Indonesia terhadap kasus tersebut.  Pihaknya berharap dan meminta kepada Polda Sumatera Utara agar bersikap kooperatif dan profesional terhadap kasus ini.
“Kami meminta Polda Sumatera Utara bersikap seperti fungsi yang sebenarnya, yakni sebagai Polri yang mengayomi dan melindungi masyarakat,” imbaunya.
Jangan sampai memuncul stigma yang berbeda dari masyarakat, mengingat ini tahun politik. Polda Sumatera Utara harus sangat cermat dalam menangani perkara itu, jangan sampai ada pihak tertentu yang diuntungkan.
“Kita juga berharap status Arwan Syahputra sebagai saksi tidak diteruskan menjadi tersangka nantinya, setelah hari ini Jum’at 15 Maret 2019 Arwan Syahputra memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara,” pintanya. [rel]

- Advertisement -

Komentar
Loading...