Masuki Akhir Juli, DKP Aceh Belum Tender Puluhan Paket Poyek 

layarberita.com

Banda Aceh – Puluhan paket proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, hingga kini belum dilelang. Sejumlah proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2019.

Sementara dilaman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP) Aceh, telah ditanyangkan sejumlah paket proyek akan dikerjakan dengan sumber APBA tahun anggran 2019. Proyek tersebut akan dikerjakan tersebar dibeberapa wilayah kabupten/kota di Provinsi Aceh.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rambu Darat (LSM Radar) Aceh, Heri Safrijal mendesak Plt Gubernur Aceh, untuk mengevaluasi kinerja Kadis DKP Aceh. Pasalnya anggaran telah disediakan melalui dinas terkait, tapi tak mampu dikelola dengan baik.  Ekses ini akan berdampak dengan terwujudnya visi dan misi Gubernur ‘Aceh Hebat’.

“Buktinya, ditingkat pelelangan saja masih lemah,” tegas Heri.

Hari menjelaskan, kineja Sumber Daya manusia (SDM) pada dinas terkait benar-benar lemah, pada posisi pengendalian dan penggelolaan APBA yang telah dikucurkan.  Kondisi ini mengakibatkan pembangunan Aceh terhambat.

“Gara-gara kinerja Dinas atau SKPA terhambat, nama Gubernur Aceh pun cacat. Layaknya dievaluasi,” tegasnya.

Sementara kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar membenarkan, sejumlah proyek yang bersumber dari APBA di DKP Aceh belum dilelang. Menurutnya proses pelalangan proyek tersebut terhampat karena Plt Gubernur Aceh sedang menyusun peraturan baru mengenai proses pelelangan dan penerimaan manfaat.

“Plt Gubernur Aceh sedang membuat peraturan baru, mekanisme tender dan penerimaan manfaat, jangan nanti setelah ditender tidak ada yang menerima,” terangnya, Rabu, (17/7/2019).

Sambungnya, aturan tersebut sedang dalam pembahasan dan ini yang mengakibatkan proses tender terkendala.  “kan butuh waktu, harus dibawa ke Jakarta lagi. Nanti setelah selesai itu (aturan), langsung kita lelangkan semua,” ungkapnya.

Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, menyebutkan tidak mengetahui terkait peraturan baru yang sedang digodok oleh Plt Gubernur Aceh, terkait proses tender dan penerima manfaat proyek APBA 2019.

“Saya tidak tahu apakah ada atau tidak, kalau masalah tersebut coba tanya saja sama Biro Hukum,” pintanya. [Kan]

- Advertisement -

Komentar
Loading...