PT Perikanan Nusantara ‘Kembalikan’ Uang Rp 36 M Kepada Kejati Aceh

LayarSatu, Banda Aceh –  Kejaksaan Tinggi Aceh saat ini membidik kasus dugaan korupsi terkait proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang tahun 2017.  Terkait hal ini, akhirnya pihak rekanan yakni PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero menyerahkan uang kerugian negara mencapai Rp.36 miliar lebih ke Kejati Aceh.

“Uang telah diterima sebanyak Rp, 36 miliar lebih, yang diserahkan oleh rekanan pihak perusahaan. Selanjutnya disimpan di Bank BRI,” ungkap Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Aceh Munawal Hadi, saat konferensi Pers di Aula Sebaguna Kejati Aceh, Kamis (18/7/2019)

Dia menjelaskan, pengembalian uang itu, itikat baik oleh pihak rekanan untuk mengantikan kerugian keuangan negara. Namun hingga kini pihak Kejati Aceh belum menetap sabagai calon tersangka, termasuk menghitung  jumlah kerugian keuangan Negara.

“Calon tersangka pun belum ada, kemungkinan tersangka akan ada. Karena kasus sedang proses penyidikan, jadi tidak bisa kita berikan keterangan,” ujar Munawal.

Sambungnya, kasus ini berawal pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan kegiatan budidaya ikan kakap putih dengan mengadopsi teknologi industri perikanan di Norwegia dengan sistem KJA offshore.

Adapun Pagu kegiatan tersebut Rp 50 miliar yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI tahun anggaran 2017. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000.

Dalam pengerjaan proyek ini, PT Perinus mengandeng perusahaan asal Norwegia AquaOptima AS Trondheim, perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa instalasi di bidang perikanan budi daya.

Namun, hasil investigasi Kejati Aceh, penyidik menemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam pekerjaan KJA di Sabang. Diantaranya tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga KJA tersebut tidak bisa digunakan.

Terkait hasilnya pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dimana hasil pekerjaan tidak selesai 100%. Ini karena adanya kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana juga disebabkan lemahnya pengawasan dari PT Perinus maupun seksi pengawasan dan pengendalian pada PT Perinus. [Kan]

- Advertisement -

Komentar
Loading...