Rahasiakah atau Tak Punya Dana, Sehingga Pemkab Acut Cetak Qanun APBK Terbatas?

LayarSatu, Aceh Utara –  Kabupaten Aceh Utara sebelumnya dikenal dengan istilah daerah yang kaya dengan jumlah APBK nya yang besar.  Bahkan hingga kini jumlah anggaran belanja masih mencapai di atas 2 triliun.  Namun anehnya, hanya untuk memperbanyak atau mencetak qanun (buku) APBK, tidak mampu.
Kondisi ini diketahui sudah berjalan di tahun ketiga sejak 2017 lalu hingga tahun 2019.  Cetak buku APBK Aceh Utara tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini dapat dilihat dengan tidak semua anggota DPRK mendapat buku qanun Aceh Utara tersebut.
“Saya sudah sejak tahun 2017 lalu tidak dibagi buku APBK.  Ini sangat aneh, serta berdampak pada pengawasan yang akan kita lakukan.  Buku APBK itu bukan rahasia, jadi idak harus ditutupi.  Bisa kita bayangkan, dewan saja tidak punya, bagaimana dengan masyarakat akan tahu apa program yang dijalankan oleh pemerintah ,”ucap Ismed Nur AJ Hasan anggota DPRK Aceh Utara dari PPP, Kamis (21/2/2019).
Sebelumnya, aku Ismed kondisi seperti ini tidak pernah terjadi di Kabupaten Aceh Utara.  Biasanya semua anggota DPRK Aceh Utara dibagikan qanun yang telah disahkan tersebut.  Sehingga wakil rakyat ini dapat melihat, apakah sesuai yang tertera dibuku dengan apa yang telah dibahas bersama dan disahkan sebelumnya.
“Jadi kita tidak pernah tahu lagi setelah disahkannya APBK.  Apakah item anggaran itu tetap sama atau sudah ada perubahan.  Sebab kita tidak bisa melakukan crosscek, karena tidak dibagikan buku.  Hal ini tentu sangat melemahkan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif,”tegas Ismed.
Saat ditanya kenapa buku tidak dicetak seperti biasa, alasan pihak eksekutif karena keterbatasan dana.  Sejauh ini informasi yang didapatnya, pihak Pemkab Aceh Utara hanya memberikan 6 eks buku APBK kepada lembaga legislatif.  kondisi juga menimbulkan kecurigaan, apakah mungkin Aceh Utara tidak punya uang untuk memperbanyak buku tersebut? tanya Ismed.
“Ini tentunya membuat penafsiran yang kurang baik.  Malah cenderung berfikir jika ada hal terselubung dengan tidak diberikannya buku kepada semua anggota DPRK Aceh Utara.  Intinya Saya lihat, bahwa sejauh ini dewan sudah tidak punya harga dimata para eksekutif,” tegasnya.
 Menyangkut tidak dibagikannya lagi buku untuk semua anggota DPRK Aceh Utara juga dibenarkan oleh M Wali anggota dewan dari PKB.  Dirinya juga mengaku selam ini tidak pernah memiliki buku qanun daerah tersebut.  Sehingga anggota dewan yang masuk dalam panitia anggaran ini, tidak mengetahui lagi item anggaran setelah dilakukan pembahasan dan disahkan dalam rapat paripurna.
Terkait hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Muhammad Nasir, membenarkan jika ada pengurangan jumlah cetakan buku qanun APBK Aceh Utara sejak tahun lalu.  Alasan juga terkait ketersediaan anggaran dan juga untuk menghemat keuangan daerah.
“Benar, yang Saya tahu tahun 2017 buku kita cetak dan kita bagikan kepada semua anggota DPRK sebanyak 45 orang.  Tapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 ini, kita hanya memberikan 6 eks saja untuk lembaga dewan.  Ini kita berikan untuk komisi-komisi dan sekretariat,” jelasnya saat dihubungi layarberita.com.
Lanjutnya, namun pihaknya juga menyediakan data item APBK dalam bentuk softcopy. Sehingga siapa yang membutuhkannya, bisa meminta untuk diberikan dengan cara meng-copynya dan menyimpan dalam computer atau laptop.
“Kan lebih efisien, jika ada yang butuh kita berikan.  Nanti setiap dewan bisa menyimpan dalam laptop mereka dan dapat dilihat kapan saja.  Jadi tidak mesti harus membawa buku yang tebal-tebal lagi,”terang Nasir. [red]

- Advertisement -

Komentar
Loading...