KPK Nilai Praperadilan Kepada Pihaknya Tidak Punya Kedudukan Hukum

LayarSatu, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang bahwa pemohonan praperadilan yang ditujukan kepada pihaknya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Salah satu bukti surat yang diajukan menjelaskan, bahwa praperadilan tersebut bukan inisiatif dari Irwandi Yusuf.

“Yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa, kepada siapapun dalam upaya hukum praperadilan,” ujar Juru BIcara KPK Febri Diansyah dalam rilisnya, Jumat (21/9/2018).

Sambung Febri, setelah persidangan Praperadilan pertama Senin, (17/9/2018)  hingga Kamis, (20/9/2018), Hakim Praperadilan merencanakan agenda putusan pada hari Selasa, (25/9/2018) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam Praperadilan yang diajukan oleh YUNI EKO HARIATNA dengan nomor perkara 97/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. ini, KPK telah memberikan Jawaban pada tanggal 18 September 2018, kemudian mengajukan 8 alat bukti Surat. Kemudian, pada tanggal 19 September 2018, Tim KPK menyampaikan Kesimpulan pada Hakim praperadilan dalam kasus ini.

KPK juga menilai, Pemohon tidak menunjukkan keseriusan mengajukan praperadilan. Ketika Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak dalam beberapa hari persidangan untuk mengajukan bukti surat, saksi, dan ahli, tetapi Pemohon tidak mengajukan satu pun bukti guna mendukung permohonannya.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam permohonannya,” jelas Febri.

KPK meyakini tangkap tangan yang dilakukan terhadap sejumlah pihak di Aceh, termasuk Irwandi Yusuf di Pendopo Gubernur Aceh, telah memenuhi kategori Pasal 1 angka 19 KUHAP, yaitu beberapa saat setelah tindak pidana korupsi itu dilakukan.

Karena itulah KPK meminta pada Hakim Praperadilan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak diterima.

Terkait dengan penanganan perkara pokok dugaan suap DOK Aceh, menurut Febri saat ini masih terus berlangsung untuk tersangka IY Gubernur Aceh, HY dan TSB.

Sedangkan penyidikan untuk Ahmadi, Bupati Bener Meriah telah selesai dan dilimpahkan pada Penuntut Umum sejak 31 Agustus 2018. Kemudian Jaksa Penuntut Umum KPK, telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 September 2018 lalu.

“Rencana persidangan untuk terdakwa Ahmadi akan dilakukan pada 27 September 2018,”terangnya. [rel]

- Advertisement -

Komentar
Loading...