RAPBK Aceh Utara Tahun 2019 Rampung “Dimasak” 3 Hari

Pengesahan Rancangan Qanun APBK Aceh Utara tahun 2018 sudah terjadwal dengan baik oleh pihak DPRK yang diputuskan melalui Panitia Musyawarah (Panmus).  Jadwal yang diputuskan tentunya patut diberikan apresiasi.  Pasalnya pembahasan RAPBK dapat dirampungkan hanya dengan waktu 3 hari.

Sebelumnya, penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2019, dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, dalam rapat paripurna DPRK, (26/9/2018). Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Aceh Utara tahun 2019 sempat molor.  Bahkan informasinya tidak jua menemui titik temu hingga satu bulan lebih sejak rancangan diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBK serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019 senilai Rp2,51 triliun lebih dilakukan oleh Bupati dan pimpinan DPRK Aceh Utara dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Senin (19/11/2018) siang.

Hanya berselang 4 hari, yakni tepatnya Jumat (23/11/2018), pihak eksekutif menyerahkan Buku Rancangan Qanun APBK Aceh Utara tahun 2019 kepada DPRK Aceh Utara, dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan III, yang dimulai pukul 20.00 Wib.

Sementara pengesahan atau pengambilan keputusan terhadap RAPBK tahun 2019, dilakukan Rabu (28/11/2018) yang awalnya di jadwalkan pukul 14.00 Wib, namun ditunda malam harinya pukul 20.00 Wib, dalam rapat paripurna ke-5 Masa Persidangan III DPRK Aceh Utara.

Tentunya, hal ini mengundang sejumlah tanda tanya, apalagi tahun ini sedikit berbeda, mengingat masuknya tahun politik bagi seluruh rakyat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Pertanyaannya, bagaimana pembahasan bisa dilakukan dengan begitu cepat?, apakah pembahasan maksimal dengan waktu yang singkat?, Mengapa harus dibahas secepat itu?, Terakhir tentu pertanyaannya apakah APBK yang nantinya disahkan akan berpihak rakyat?

Atau pengesahan RAPBK tahun 2019 mengejar target sesuai aturan yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, yakni Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, tepatnya 30 November 2018.

Harapan kita, tentunya pembahasan yang dilakukan dengan begitu cepat itu akan berpihak kepada rakyat, yakni dapat menyahuti kebutuhan masyarakat.  Serta realisasi anggaran bisa tepat waktu dan tepat sasaran, semoga…Faktanya, RAPBK telah disetujui oleh tiga fraksi yang ada di DPRK Aceh Utara, minus fraksi PPP, dengan besaran belanja APBK Aceh Utara tahun 2019, Rp.2.528.841.121.993,-.  [redaksi]

- Advertisement -

Komentar
Loading...