MaTA: Rencana Peminjaman Uang Pemkab Aceh Utara Patut Ditolak

LayarSatu, Aceh Utara – Rencana peminjaman uang dari Pemkab Aceh Utara sebesar Rp60 miliar dari Bank Aceh untuk pembiayaan proyek, patut ditolak. Hal ini diungkapkan oleh koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian.

Menurut Alfian, ada beberapa hal yang perlu dikaji, pertama, terjadinya defisit yang sangat tinggi sejak Tahun 2017, akibat perencanaan tidak berbasis kebutuhan akan tetapi lebih kepada keinginan para kepentingan ekonomi oleh para elite.

Kedua, terjadinya hutang dengan pihak ke tiga, menandakan adanya pemaksaan kebijakan tanpa mempertimbangkan efek atau dampak buruk terhadap tata kelola keuangan Aceh Utara ke depan.

Ketiga, dalam RPJM tahun 2017 – 2022 Kabupaten Aceh Utara, tidak ada skenario pinjaman uang dan ini membuktikan ada salah tata kelola dalam perencanaan dan keuangan.

Keempat, patut diduga, peminjaman ini bagian skenario kesepakatan dalam kepentingan elite di saat pengesahan anggaran APBK Murni 2018.

Kelima, dari 50 program yang direncanakan dengan pinjaman 60 miliar patut diduga sengaja di peruntukkan untuk pembangunan fisik dan ini modus. Sehingga publik seakan akan percaya benar benar kebutuhan rakyat.

Keenam, program yang ke semuanya diarahkan pada infrastruktur tersebut, sangat berpotensi berlaku fee, dimana birokrasi Aceh Utara saat ini masih jauh dari komitmen anti korupsi.

Ketujuh, Kemendagri patut menolak rencana peminjaman tersebut, mengingat tata kelola keuangan Pemkab Aceh Utara saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan.

Kedelapan, kebijakan bupati dalam anggaran keuangan daerah mencerminkan ketidak mampuan dalam mengelola pemerintah dan ini terlihat sejak 5 tahun terakhir.

Kesembilan, DPRK yang seharusnya menjadi lembaga penyeimbang dalam mengawasi kebijakan eksekutif tidak menjadi harapan publik karna sibuk dengan keuangan aspirasinya.

Kesepuluh, Rakyat Aceh Utara harus cerdas menilai dan menganalisa terhadap rencana peminjaman tersebut, mengingat modus yang di “teriakan” oleh eksekutif dan legislatif kepentingan rakyat. padahal hanya kepentingan politik 2019.

“Jadi dari penilaian di atas, rencana pinjaman daerah tersebut patut ditolak,” tegas Alfian. [red]

- Advertisement -

Komentar
Loading...